JEMBRANA, POS BALI & DIRGANTARA FM - Desakan dari Fraksi partai
Demokrat agar pihak eksekutif dalam hal ini Pemkab Jembrana agar segera
merealisasikan bank perkreditan rakyat (BPR) langsung ditanggapi positif
oleh pihak eksekutif. Bahkan untuk pendirianya tersebut pihak eksekutif
sudah menyiapkan segala administrasinya.
Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna mendengarkan jawaban
Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi di ruang sidang utama DPRD
Jembrana, Selasa (21/11).
Bupati jembranaI Putu Artha dalam jawaban atas pandangan fraksi
Demokrat terkait dengan pendirian BPR tersebut menyatakan, bahwa saat
ini pihak eksekutif sudah menyiapkan segala administrasinya sesuai
dengan panduan dan petunjuk yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Selain itu pihaknya juga sudah merancang Anggaran Dasar (AD) BPR
serta mempersiapkan perekrutan Direksi dan Dewan Komisaris BPR untuk
selanjutnya bisa dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
Tahun 2018 mendatang, pihak eksekutif akan menganggarkan sebesar Rp
250.000.000 dan dana tersebut akan dipergunakan untuk proses perijinan
BPR. Dengan demikian sehingga pendirian BPR ini akan segera bisa
terealisasi.
Sebelumnya, desakan untuk segera merealisasikan Reperda BPR tersebut
disampaikan oleh Fraksi dari Partai Demokrat yang dibacakan oleh I Ketut
Catur. Pendirian BPR Jembrana agar dapat segera direalisasikan serta
ada keseriusan dari pemerintah daerah karena hal tersebut sudah menjadi
peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Mengingat dengan dibentuknya
BPR ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Jembrana.
BPR Jembrana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pemkab Jembrana ini, merupakan dorongan dari DPRD. Bahkan dalam sidang
paripurna, ranperda terkait BPR Jembrana sudah disetujui menjadi Perda.
Sehingga tida ada alasan lagi pembentukan BPR tersebut tertunda. 024
Tidak ada komentar:
Posting Komentar